Struktur Organisasi BPBD

Berdasarkan Permendagri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, dapat dijabarkan struktur organisasi BPBD sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Sesuai dengan permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pasal 3 ayat 2) bahwa BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Badan secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

B. Unsur Pengarah

Pengaturan unsur pengarah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana;

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengkoordinasian Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai melalui koordinasi dengan satuan tugas kerja perangkat daerah lainnya;
  2. Instansi lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana;
  3. Pengkomandoan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
  4. Pelaksanaan kegiatan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraaan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat;

Mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam hal mempersiapkan perangkat, pelayanan penunjang teknins administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, penggandaan, protokoler pengorganisasian, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan masyarakat, perencanaan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka fungsi sekretaris sebagai berikut :

  1. Penyusunan Program kerja di lingkungan sekretariat;
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan di lingkungan badan;
  3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan evaluasi dan pelaporan;
  4. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  5. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  6. Pelaksana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tat usaha umum lainnya serta penyelarasan dan kompilasi program kerja di lingkungan Badan;
  7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan;
  8. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan badan;
  9. Pelaksanaan tugas lain kesekretariatan yang diserahkan oleh kepala pelaksana.

3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksankan kebijakan dan standarisasi teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk itu Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan memiliki fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan Program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  2. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  4. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  5. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  7. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  8. Pelaksanaan tugas lain di seksi pencegahan dan kesiapsiagaan yang diserahkan oleh kepala pelaksana.

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;

Mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis , fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di seksi kedaruratan dan logistic dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Untuk itu fungsi seksi kedaruratan dan losgistik adalah :

  1. Penyusunan Program kerja di bidang Kedaruratan dan Logsitik;
  2. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di seksi Kedaruratan dan Logsitik;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Kedaruratan dan Logsitik;
  4. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Kedaruratan dan Logsitik;
  5. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Kedaruratan dan Logsitik;
  6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi seksi Kedaruratan dan Logsitik;
  7. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Kedaruratan dan Logsitik;
  8. Pelaksanaan tugas lain di seksi Kedaruratan dan Logsitik yang diserahkan oleh kepala pelaksana.

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis seksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas maka seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai funsgi sebagai berikut :

  1. Penyusunan Program kerja di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  2. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  5. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  7. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  8. Pelaksanaan tugas lain di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diserahkan oleh kepala pelaksana.

6. UPT Pemadam Kebakaran;

Mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol, memberikan petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan kegiatan pemadaman sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka fungsi UPT Pemadam Kebakaran adalah :

  1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemadaman;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis pemadaman;
  3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada pemadam kebakaran;
  4. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan pemadam kebakaran;
  5. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemadaman kebakaran;
  6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait di bidang pemadaman kebakaran.